undang undang kepegawaian terbaru. go. undang undang kepegawaian terbaru

Pada tanggal 14 Januari 2014, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU 5/2014). KRITERIA PENILAIAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PENGHARGAAN KENAIKAN PANGKAT LUAR BIASA. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999. B. 99 tahun 2000 jo PP No. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Negara perlu menyusunpedoman retensi arsip urusan kepegawaian; b. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;. Peraturan Mepan RB Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Seleksi Calon Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Tata Cara Pembentukan Tim Seleksi. pdf. Terhadap perusahaan-perusahaan milik daerah yang sudah mulai. 2018/NO. Jl. Mengubah a. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukanMengingat : 1. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. tirto. 1 Tahun 2023. 11. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. Ketentuan mengenai larangan, kewajiban, serta hukuman disiplin bagi PNS termuat dalam PP No. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2019. kepegawaian@polije. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. skip to Main Content. Apr 22, 2021 · "PNS yang dialihkan dari jabatan struktural ke fungsional malah punya keuntungan. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; c. Mencabut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M. kitab suci atau simbol keagamaan. Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Links. Penjelasan Undang – Undang No. Undang Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) No: Peraturan: Tentang: Tahun:. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. Sementara PNS yang berpredikat “Diberhentikan Tidak Dengan Hormat” tidak berhak atas hak pensiun. Undang-Undang Kepegawaian dengan perubahan terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan diamanatkan pula Sistem Merit sebagai sistem yang mendasari pengisian jabatan tinggi secara terbuka dan pelaksanaan sistem tersebut pada seluruh instansi. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pengajuan Persetujuan Pemberian CLTN. Perubahan Ketentuan Disiplin PNS dalam PP 94/2021 ini menjadi salah satu unsur manajemen kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun. bkn. 17 Tahun 2020, disebutkan bahwa PNS yang menduduki jabatan guru dan dosen berhak mendapatkan cuti tahunan. (0331) 333-531 Email. Mengacu pada Undang-Undang No. Menteri PANRB Tjahjo Kumolo . Kunjungi sekarang!JAKARTA, KOMPAS. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. CATATAN: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2020. Peta Situs;KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA Status. Pengumuman Terbaru. Peraturan Badan Kepegawaian Negara NO. 54, jdih. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran. b. Judul. S. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Tematik. Bahasa. PERKAWINAN DAN PERCERAIANA. Mengingat : 1. - Semua hak cipta dilindungi. Awalnya, tenggat waktu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran. U. Jl. Berlaku. Peraturan Pemerintah ini berisi ketentuan mengenai beberapa perubahan dalam ketentuan Manajemen PNS yang mengatur tentang pendelegasian. Bahasa Indonesia. Jabatan Fungsional yang. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan. Subjek. Download. (1) Pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131A ayat (1) dimulai 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. 2010 No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan ini merupakan revisi dari Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2021 yang sebelumnya berlaku. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 PP Nomor 94/2021 tentang Disiplin PNS, BKN telah menetapkan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 94/2021 tentang Disiplin. Bidang. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2019. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah. Lokasi. tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Preview. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, yang bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan; 2. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan. Diubah dengan : UU No. 74, TLN No. Penjatuhan Sanksi Administrasi Kepegawaian, SK Pen-jatuhan Hukuman Disiplin PNS, dan lain-lain. 03. Sep 17, 2021 · Bukan hanya bagi PNS, ketentuan yang dimuat dalam PP ini juga berlaku secara mutatis mutandis bagi CPNS. Dari segi definisi, jelas bahwa PNS memiliki status sebagai pegawai tetap, sedangkan PPPK bekerja hanya dalam jangka waktu yang telah. 11. Tel. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. PERATURAN BKN NO 4 TAHUN 2020. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian PP No. Feb 21, 2023 · Definisi. pdf. 8 tahun 1974 jo Undang-undang No. Menindak pengangkatan tenaga honorer menjadi PK3, Tjahjo Kumolo telah meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-ASN (non. go. Tipe Dokumen. Peraturan Kepegawaian. 94/2021 tentang Disiplin PNS. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2O2O. Diubah dengan : UU No. 2. Pendapatan tersebut bersumber dari layanan pembinaan dan penyelenggaraan penilaian kompetensi pegawai. 95 halaman dengan lampiran. 348, bkn. BOX 164 Jember Jawa Timur 68101 Indonesia. LINK Terkait. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. Tel. Mencabut : UU No. UU ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal, penjelasan, dan lampiran dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); jdih. pdf. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan. B A B I . [1] Undang-undang NOMOR 11 TAHUN 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai [2] Undang-undang NOMOR 8 TAHUN 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian [4] Undang-undang NOMOR 14 TAHUN 2005 tentang Guru dan Dosen [5] Undang-undang NOMOR 12 TAHUN 2012 tentang Pendidikan. Berlaku. ABSTRAK: a. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan. previous post: Previous; next post: Next; Badan Kepegawaian Negara. UU PP dan Perpres Kepegawaian. Mencabut : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Jl. SM. Peraturan Pemerintah (PP) NO. DPRD terdiri atas anggota yang dipilih dalam pemilihan umum dan diangkat dari unsur Orang Asli Papua. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041), sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berlaku. Mengingat : 1. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang. 12, Jakarta. H. Berdasarkan pasal 6 dan 7 UU No. 6, BN. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Pemerintah (PP) NO. . KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK Status. Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728); 8. CATATAN: Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Petugas layanan khusus, meliputi penjaga sekolah, tukang kebun, pengemudi dan pesuruh. Sebelum ada UU Cipta Kerja, ihwal PHK diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jl. 5, BN. Mengingat : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;Tipe Dokumen. Mengubah n Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5. 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. Pasal 1 . 5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara. Mereka bisa naik pangkat per dua tahun," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana kepada JPNN. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 23, terdapat delapan kewajiban pegawai ASN, antara lain sebagai berikut: 1. Jl. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor. Unduh PDF. Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),. Sebagai Undang-Undang. dipandang perlu untuk mengubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 1. Permen PAN & RB No. Rasuna. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. UJI. . ". JAKARTA – Pegawai negeri sipil (PNS) kini memiliki regulasi terbaru mengenai disiplin PNS. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan. Pertama, penetapan kebutuhan umum di instansi pemerintah yang dialokasikan bagi setiap WNI yang memenuhi persyaratan. Pasal 137 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Kepegawaian Daerah yang diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah. Jl. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian melahirkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. PENGERTIAN .